Jakarta – Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari separuh wilayahnya berada di perairan, Indonesia memiliki hasil kekayaan laut melimpah yang menjadi salah satu komoditas unggulan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah Indonesia seperti illegal fishing, alih muatan di tengah laut dan kapal asing berbendera Indonesia. Melihat tantangan tersebut, delegasi Indonesia untuk SSEAYP 2017 membahas isu kemaritiman ini dalam Pre-Departure Training (PDT) yang diselenggarakan hari Selasa (10/10) yang lalu.
Fika Fawzia, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang menjadi pemateri dalam sesi tersebut kemudian memaparkan berbagai tantangan dan dan solusi yang dibangun dan dikembangkan pemerintah untuk menghadapi isu-isu tersebut. Beberapa upaya yang dipaparkan adalah reformasi perikanan melalui perubahan perundang-undangan terkait perikanan dan penindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah peluncuran Global Fishing Watch, sebuah platform teknologi hasil kolaborasi antara Google, Oceana dan SkyTruth. Dalam platform ini, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan komitmen untuk berbagi data Sistem Pemantauan Kapal (Vessel Monitoring System/VMS). Hal ini merupakan langkah penting dan terobosan baru bagi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong kebijakan penegakan hukum secara global guna membebaskan perairan Indonesia dari praktek penangkapan ikan secara ilegal.
Melalui sesi ini, diharapkan delegasi Indonesia untuk SSEAYP 2017 dapat lebih memahami potensi Indonesia sebagai bangsa maritim yang mampu mensejahterakan seluruh warganya dan mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Delegasi SSEAYP akan mengikuti PDT sejak 5-22 Oktober 2017, sebelum selanjutnya berlayar mengelilingi Jepang, Kamboja, Thailand, Laos, Indonesia, Malaysia dan kembali ke Jepang bersama 330 pemuda dari sebelas negara Jepang dan ASEAN.
***
